Mahfud MD bicara papua, kesetaraan dan pluralisme, menuju Indonesia Maju  Post Thumb

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan saat ini pemerintah tengah membahas soal pemekaran provinsi di Papua.

Katanya, akan segera dilakukan analisis menyeluruh terhadap rencana pemekaran tersebut.

© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

“Ya itu tadi pemekaran, jadi membuka mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu ya, tapi nantilah lebih jelasnya nanti kan harus dianalisis dulu, dilihat petanya, kantong-kantong penduduknya di mana, kan gitu, bagaimana membuat asimilasi orang gunung dan orang pantai misalnya itu bagaimana,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10).

Selama ini pemekaran wilayah di Papua terhambat karena adanya kebijakan moratorium. Namun Mahfud menegaskan bahwa hal itu tak akan menjadi halangan bagi pemekaran.

© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Menurutnya, kebijakan itu bisa berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan.

“Di dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang pemekaran atau penggabungan wilayah itu masuk daftar kumulatif yang bisa sewaktu-waktu dimunculkan lagi, kan gitu,” kata Mahfud.

© Disediakan oleh PT. Dynamo Media Network

Mahfud melanjutkan, untuk memulai upaya pemekaran itu, terlebih dahulu kementeriannya bersama kementerian lain, DPR dan Presiden akan melakukan pembicaraan secara seksama.

“Kita lihat dulu bagaimana nanti di Kemenkopolhukam, bagaimana nanti di DPR, tentu saja sebelum ke itu semua dan sesudah itu semua bagaimana Presiden,” tandasnya.

Wacana moratorium Papua kembali menguat belakangan, terutama sejak pecahnya kerusuhan di provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebagian pihak menyebut, pemekaran menjadi salah-satu opsi upaya menggiring kembali stabilitas keamanan di Papua.